LPKKI: Cukup Sudah Politik Balas Budi, ASN Kompeten Harus Diberi Tempat

PERSINVESTIGASI.COM - Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), sangat berharap, Gubernur Riau, Abdul Wahid, memegang teguh integritas kepemimpinan dalam momentum pengangkatan Pejabat Tinggi Pertama (PTP) di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Jum'at, 03/10/2025.

Hal itu dikatakannya, sehubungan maraknya informasi yang berseliweran di berbagai media dan media sosial akan indikasi, bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid disebutkan menempatkan orang-orangnya saja di posisi-posisi jabatan strategis di lingkungan Pemprov Riau. 

"Sebelum situasi makin keruh dan posisi Wahid selaku Gubernur dengan berbagai kebijakan yang kerap bertentangan dengan aspirasi masyarakat melahirkan kegaduhan, maka momentum pengangkatan PTP kali ini dapat dijadikan bukti yang bersangkutan paham teori dan seni kepemimpinan" Ucap ketua LPKKI, Feri Sibarani, SH, MH, CCDE, CLDSI, hari ini di Pekanbaru. 

Menurutnya, Wahid, harus menyudahi gaya kepemimpinan yang hanya selesai di tataran narasi dan seremonial yang membosankan. 

"Wahid sudah..hentikan lah gaya-gaya seperti itu. Kini saatnya kepemimpinan Riau harus terlihat kuat, berwibawa, cerdas, punya "killing panch" dalam mengeksekusi sesuatu yang berdampak bagus untuk kehidupan masyarakat Riau. Sebenarnya, kebijakan pusat tentang efisiensi ini merupakan ujian nyata bagi kepala daerah untuk membuktikan dirinya punya "sesuatu" bernilai jual atau tidak. Nyatanya, Riau dari awal di pimpin oleh Wahid, sampai detik ini, NOL BESAR yang dilakukan. Yang ada hanya memperindah rumah pribadinya saja" Sebut Feri Sibarani melanjutkan. 

Ia juga mengatakan, sesungguhnya di lingkungan Pemprov Riau, bahkan Pemko Pekanbaru banyak ASN yang berkompeten, berpengalaman, berintegritas dan berkomitmen melaksanakan tugas Pemerintahan dengan baik, namun karena terbentur dengan kekuatan politik uang dan nepotisme, mereka terhambat. 

"Kami dari LPKKI akan terus memantau ini. Indikasinya mudah bagi kami. Kami tau wajah-wajah ASN yang berpotensi dan berkompeten di lingkungan pemerintahan provinsi Riau. Jika justru yang lolos adalah yang tidak kompeten dan tidak pengalaman, maka itu indikatornya, kemungkinan ada praktik yang melanggar hukum dalam perekrutan pejabat PTP kali ini" Sebutnya. 

Sebagimana diketahui, Pemerintah Provinsi Riau, telah membuka pendafatraan calon Pejabat Tinggi Pratama (PTP). Asesmen ini, untuk mengisi 20 jabatan kepala Organisssi Perangkat Daerah (OPD). Pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 29 September hingga 13 Oktober 2025. 

Pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara online melalui laman https://asnkarier.bkn.go.id selama 15 hari kalender. Pelamar dapat login ke laman https://asnkarier.bkn.go.id dengan menggunakan akun ASN  Digital masing-masing dan melengkapi profil serta memastikan identitas diri sudah lengkap pada menu MyASN. 

Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengatakan, pembukaan asesmen pejabat eselon II ini untuk mengisi jabatan yang kosong. Seluruh ASN yang memenuhi syarat boleh mendaftar, dan mengirim berkas kelengkapan calon pejabat. 

“Ya kita membuka jabatan kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau. Siapapun boleh mendaftar, kita akan memilih pejabat yang berkompeten, berintegritas, loyal, dan bisa bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan,” ujar Gubri Abdul Wahid, Kamis (2/10). 

Adapun 20 OPD di lingkungan Pemprov yang dibuka, yakni Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Lalu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dna Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad. 

Untuk diketahui saat ini 20 jabatan kepala OPD tersebut dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) yang telah ditunjuk oleh Gubernur Riau. Penyerahan SK Plt diserahkan oleh Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi mengatakan, sesuai denagn arahan pimpinan Pemprov Riau menunjuk 19 Plt untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong.

Sumber: Wawancara

Penulis: FITRI, S.E