Ditanya Wartawan Soal Realisasi PI 10%, Komisi III DPRD Riau "Lempar Bola"

PERSINVESTIGASI.COM.,- Seluruh rakyat provinsi Riau bergembira saat mendengar adanya nilai tambah bagi penghasilan daerah Riau yang bersumber dari Participating Interest (PI) 10%. 17/09/2023

PI 10% tersebut diketahui adalah dari hasil pertambangan minyak Blok Rokan dan Blok Kampar dibawah pengelolaan PT Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR).

Menurut pihak PT PHR di berbagai media justru meningkat tajam, hingga mencapai lifting dengan peningkatan yang sangat tajam, yakni 254% dari yang ditargetkan, dengan keuntungan laba bersih mencapai USS 1,752 miliar atau setara dengan 25,83 triliun rupiah pada tahun 2023.

Dari sisi waktu, pemberian PI 10% pengelolaan Blok Rokan dan Blok Kampar kepada Pemerintah Provinsi Riau sudah melewati masa waktu 2 tahun, sehingga, praktis menurut perkiraan Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI) yang di Ketuai oleh Feri Sibarani, SH, seharusnya pendapatan dari sumber PI tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat provinsi Riau. 

, "Kita belum melihat adanya dampak baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat provinsi Riau sampai hari ini dari sumber PI tersebut. Jsutru saat ini semua rakyat Riau menjerit karena sulitnya ekonomi di Riau, khsususnnya masyrakat kecil di berbagai daerah kabupaten/kota, " Sebut Feri. 

Menurutnya, jangankan dampak ekonomi, informasi terkait hasil PI pun disebut pihaknya tidak diketahui oleh publik. Bahkan dari pantauan LP-KKI, pengelolaan PI 10% Blok Rokan dan Blok Kampar terkesan bermain dibawah tanah. 

, "Pemerintah Riau ini, khsususnnya Gubernur Riau, Drs. Syamsuar, M.Si, kami pantau justru terkesan merahasiakan. Karena sejauh ini, hanya pihak PT. PHR sendiri lah yang sudah mempublikasikan soal besaran capaian lifting minyak dan keuntungan yang diperoleh selama peralihan dari PT. Chevron ke PT. PHR, tidak ada dari Pemprov Riau, " Urainya. 

Terkait hal ini, awak Media sudah melakukan konfirmasi kepada DPRD Riau, melalui pejabat komisi III yang membidangi, antara lain, pertanyaan disampaikan kepada Sewitri, namun melempar kepada Markarius. Dan Markarius sempat mengatakan lagi rapat partai di Jakarta, namun setelah beberapa hari di hubungi kembali, baik Sewitri dan Markarius kompak sama-sama BUNGKAM. 

Lantas, LP-KKI menilai bahwa atas respon anggota DPRD Riau tersebut, khusunya dari komisi III yang membidangi, di nilai sama dengan sikap pemerintah Daerah provinsi Riau yang tidak pernah memikirkan nasib kehidupan rakyat Riau. 

, "Kita sangat sayangkan, nasib rakyat Riau terus menderita ekonomi. Selama 5 tahun Gubernur Syamsuar pimpin Riau, rakyat dapat apa? Apa yang sudah dibangun? Begitu juga peran DPRD Riau, rakyat mana yang sudah di perjunagkan secara serius? Kemiskinan ada dimana-mana, justru pendapatan PI 10% pun kita tidak paham bagaimana dan kemana hasilnya, " Pungkasnya.