LPKKI Kritik Prabowo Subianto: Anggaran Rp37 Miliar untuk Bencana Sumut Dinilai Tak Masuk Akal
Dana Rp37,32 Miliar vs Kebutuhan Rp30,56 Triliun
PersInvestigasi 
PERSINVESTIGASI.COM - Bencana alam yang telah memporakporandakan pulau sumatera, terutama Sumatera Utara pada akhir tahun 2025 lalu berdampak merusak secara langsung terhadap segala sesuatu rermasuk infratruktur. Anenya, presiden RI Prabowo Subianto terkesan buta mata hati nya, karena hanya berikan anggaran senilai Rp 37,32 Miliar. 01/03/2026.
Atas hal itu, aktivis anti korupsi dan pemantau kebijakan Pemerintah, yakni Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI) angkat bicara dan menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah tuli dan BUTA MATA HATI nya.
"Kami menerima laporan, bahwa Pemerintah pusat kabarnya hanya menganggarkan 37 miliaran saja untuk biaya membangun dan memperbaiki seluruh infratruktur yang telah dihancurkan oleh Bencana alam yang sangat dasyat memimpa Sumatera Utara. Diberitakan bahwa Data resmi kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Utara mencapai Rp30,56 triliun. Itu tidak sebanding, itu kan namanya Presiden tidak respek terhadap penderitaan Rakyat " Kata ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, SH, MH di Medan Sumatera Utara.
Menurutnya, mustinya pemerintah pusat berikan Anggaran skala prioritas untuk pemulihan seluruh kondisi reel di Sumatera Utara demi mengembalikan keadaan segala sesuatu rermasuk ekonomi masyarakat. Hal itu dikatakan Feri Sibarani, mengingat Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia harus yang paling bertanggung jawab, mengingat Bencana Sumatera Tergolong Bencana terbesar setelah Tsunami beberapa tahun silam.
Berdasarkan penelusuran pihaknya, skala dan jumlah korban Bencana Sumatera (Data Akhir 2025 - Awal 2026) Korban Jiwa Lebih dari 1.140 hingga 1.204 orang tewas. Menurut Feri Sibarani angka ini menjadikan bencana ini sebagai salah satu bencana paling mematikan di Indonesia sejak tsunami.
"Yang hilang Ratusan orang dilaporkan hilang sekitar 141-274 orang. Korban Terdampak lebih dari 1,7 juta orang terdampak dan puluhan ribu orang mengungsi. Kerusakan Infrastruktur lebih dari 166.000 hingga 175.000 rumah rusak, serta ratusan jembatan dan fasilitas pendidikan rusak berat" Jelasnya.
Bahkan Feri menyebut, melihat dampak bencana ini, telah memenuhi kriteria sebagai bencana besar nasional (mematikan), namun penetapan statusnya di akuinya sangat politis.
"Tingkat kehancuran yang masif dan cakupan geografis yang meluas (melibatkan lebih dari satu provinsi) memenuhi unsur bencana berskala besar. Meskipun banyak pihak mendesak Pemerintah pusat agar ditetapkan sebagai Bencana Nasional termasuk MUI tetapi kepentingan politik sepertinya lebih segalanya bagi Pemerintah pusat, karena akhirnya, Menko PMK menyatakan cukup menggunakan pendekatan Penanganan Full Nasional" Lanjut Feri.
Idealnya menurut Feri Sibarani, Presiden Prabowo Subianto berfikir relaistis daripada politis, melihat dampak destruktif akibat bencana di Sumut, mengingat dampak Bencana adalah tragedi kemanusiaan. Bahkan ia menyebut sangat percuma Prabowo Subianto kerap berkoar-koar rela mati demi Rakyat Indonesia, tetapi kenyataan seperti ini.
"Tidak perlu sampai korbankan nyawa Presiden. Cukup buktikan dengan perhatian serius terhadap pemulihan dan pembangunan infratruktur yang rusak terkenak bencana di Sumut, dengan bukti dukungan anggaran yang realistis sesuai dengan keadaan reel. Jika begini Kebijakan Presiden terhadap Sumut, pastinya ini akan menjadi api dalam sekam bagi masyarakat Sumut terhadap Prabowo Subianto" Katanya.
Diakhir Pernyataan nya, Feri Sibarani juga me review berbagai kebijakan Presiden Subianto yang di nilai oleh banyak kalangan sangat tidak sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia.
"Lihat program MBG yang terus Ditolak, Kedaulatan pangan gak jelas, Kebijakan Ekonomi gak jelas, Kedaulatan, Swasembada semua omong kosong. Politik luar negeri sangat antitesis, malah ekonomi Indonesia kini hancur lebur karena keuangan Daerah terus di peras dengan dalil Efisiensi" Ujarnya.
Sumber: Wawancara
Penulis: Fitri
